Permasalahan Pajak di IndonesiaPajak adalah salah satu sumber penerimaan yang sangat penting untuk pembiayaan pengeluaran negara baik pengeluaran rutin maupun pengeluaran pembangunan. Pada dasarnya Permasalahan Pajak di Indonesia tidak ada seorang pun yang secara suka rela dan senang untuk membayar pajak karena para Wajib Pajak merasa bahwa mereka tidak memperoleh keuntungan timbal balik dari jumlah pajak yang mereka bayarkan.

Pajak yang di bebankan pemerintah kepada Wajib Pajak menimbulkan perbedaan kepentingan, karena bagi wajib pajak, membayar pajak berarti mengurangi kemampuan ekonomis dan laba mereka. Perbedaan kepentingan ini cenderung memancing Wajib Pajak untuk mengurangi beban pajaknya baik secara legal maupun illegal, hal ini juga di mungkinkan oleh masih banyaknya celah peraturan perpajakan yang masih dimanfaatkan oleh sumber daya manusia petugas pajak (fiskus) untuk melakukan praktek Korupsi, Kolusi, Nepotisme (KKN) dengan Wajib Pajak yang tidak jujur.

Berdasarkan data yang diperoleh, pada tahun 2004 di perkirakan terjadi Permasalahan Pajak di Indonesia yaitu penyimpangan terhadap hasil pungutan pajak sebesar 40 trilyun rupiah, dan juga yang sangat disayangkan, dari 220 juta penduduk Indonesia, baru sekitar 2,3 juta orang yang mempunyai Nomer Pokok Wajib Pajak (NPWP) orang pribadi, hal ini di sebabkan karena belum semua pengusaha dan pribadi mendaftarkan dirinya pada Kantor Pelayanan Pajak untuk memperoleh NPWP. Hal ini mencerminkan kesadaran penduduk Indonesia untuk membayar pajak masih sangat rendah dan telah terjadi penyimpangan yang dilakukan oleh Wajib Pajak untuk menghindar dari kewajibannya.

Penerimaan dalam negeri mempunyai peranan yang sangat penting dan strategis, roda pemerintahan dan pembangunan tidak dapat bergerak tanpa di dukung oleh dana, terutama yang berasal dari dalam negeri. Salah satu sumber pendapatan negara yang berasal dari dalam negeri adalah penerimaan pajak. Definisi pajak menurut Rochmat Soemitro (1979), pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara atau peralihan kekayaan dari sektor partikulir ke sektor pemerintah, yang berdasarkan Undang Undang dapat di paksakan dengan tiada mendapat jasa timbal, yang langsung dapat di tunjukkan dan di gunakan untuk membiayai pengeluaran umum. Sedangkan menurut Ray M. Sommerfeld (1983), pajak adalah sumber dana yang di transfer dari pihak pribadi kepada sektor publik, berdasarkan kriteria yang telah di tetapkan sebelumnya, tanpa menerima keuntungan timbal balik, dengan tujuan untuk mewujudkan perekonomian negara dan tujuan sosial.

Menurut Undang Undang Dasar 1945 Pasal 23 ayat 2, di sebutkan bahwa, “Segala pajak untuk keperluan negara berdasarkan Undang Undang.” Undang Undang Perpajakan adalah undang undang yang mengatur hak dan kewajiban para Wajib Pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya.

Dalam dua dekade ini, pajak telah merupakan isu utama, baik pada pihak pemerintah maupun pihak Wajib Pajak di Indonesia, pemerintah dari tahun ke tahun membutuhkan dana yang makin meningkat. Andalan sumber penerimaan negara yang selama ini terletak pada sumber-sumber alam seperti minyak bumi dan gas alam, ternyata tidak dapat di pertahankan lagi, di karenakan harga minyak bumi dan gas alam sangat di pengaruhi oleh keadaan pasar internasional dan dalam jangka panjang, sumbersumber daya alam tersebut akan semakin berkurang dan habis. Menyadari hal ini maka pada akhir tahun 1983, pemerintah Republik Indonesia memulai di adakannya Tax Reform. Hal ini telah membuat perubahan mendasar ke arah pembaruan dalam sistem perpajakan nasional. Masyarakat ditempatkan dalam posisi utama dalam pelaksanaan kewajiban perpajakannya. Hal ini sangat sejalan dengan tuntutan social oriented, di mana masyarakatlah yang paling menentukan kehidupan dan kegiatannya, sedangkan pemerintah lebih berfungsi sebagai pengawas, pembina dan penyedia fasilitas.

Dalam pelaksanaan pemenuhan kewajiban perpajakan, Permasalahan Pajak di Indonesia telah terjadi perbedaan kepentingan antara Wajib Pajak dan pemerintah. Wajib Pajak akan berusaha untuk menekan pembayaran pajaknya serendah mungkin, karena dengan membayar pajak berarti mengurangi kemampuan ekonominya, sedangkan pemerintah akan berusaha untuk menarik pajak pajak semaksimal mungkin, karena untuk memutar roda pemerintahan di perlukan dana yang tidak sedikit dan pajak merupakan salah satu tumpuan pemerintah untuk memperoleh dana penyelenggaraan pemerintahan.

Strukrur Pajak di Indonesia

struktur Pajak di Indonesia terbagi atas :
1. Pajak Penghasilan (PPh)
2. Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang
Mewah (PPNBM)
3. Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)
4. Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang terdiri dari empat jenis pajak untuk
Propinsi dan tujuh jenis pajak untuk Kabupaten/Kota.
5. Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)
6. Bea Materai

Fungsi Pajak Yang Ada di Indonesia

Fungsi pajak adalah tujuan atau untuk apakah pajak di pungut, Menurut Nurmantu (30:2003) pada umumnya di kenal dua jenis fungsi pajak, yang pertama adalah fungsi budgetair, atau di sebut fungsi fiskal, yaitu suatu fungsi dimana pajak digunakan sebagai alat untuk memasukkan dana secara optimal ke kas negara berdasarkan Undang Undang Perpajakan yang berlaku, berdasarkan kepentingan ini, pemerintah membutuhkan dana untuk membiayai berbagai kepentingan.. Yang kedua adalah fungsi regulerend, di sebut juga fungsi tambahan, di mana Permasalahan Pajak di Indonesia yang di gunakan oleh pemerintah untuk mencapai tujuan tertentu. Contohnya, untuk memberantas kebiasaan mabukmabukan pada masyarakat, pemerintah mengenakan tarif pajak yang tinggi, sehingga harga minuman keras menjadi mahal, dan tidak semua orang dapat membelinya, sehingga penerimaan dari sektor ini berkurang drastis.

Sistem Perpajakan

Sistem pemungutan pajak suatu negara akan sangat berpengaruh terhadap optimalisasi pemasukan dana ke kas negara. Indonesia menerapkan sistem-sistem berikut dalam pungutan pajaknya :
1. Self Assessment System, yaitu suatu sistem perpajakan yang memberi kepercayaan kepada Wajib Pajak untuk memenuhi dan melaksanakan sendiri kewajiban dan hak perpajakannya.
2. Official Assessment System, yaitu suatu sistem perpajakan di mana inisiatif untuk memenuhi kewajiban perpajakan berada di pihak fiskus. Dalam sistem inilah fiskus yang aktif mencari WP untuk di berikan NPWP sampai kepada penetapan jumlah pajak terutang melaui penerbitan SKP (Surat Ketetapan Pajak).
3. Witholding Assessment System, yaitu sistem perpajakan dimana pihak ketiga mendapat tugas dan kepercayaan untuk memotong atau memungut suatu persentase pajak tertentu, terhadap jumlah pembayaran atau transaksi yang dilakukannya dengan penerima pengahasilan, yaitu Wajib Pajak.

Dapat di tarik kesimpulan bahwa sistem pajak yang di gunakan pemerintah harusnya di ubah, dari Self Assessment System menjadi Official Assessment System. Hal ini akan lebih meminimalisir terjadinya kebocoran pajak, karena dalam sistem inilah fiskus yang aktif mencari WP untuk di berikan NPWP sampai kepada penetapan jumlah pajak terutang. Pihak Direktorat Jendral Pajak juga harus berusaha meningkatkan SDM nya dan memberikan hukuman dan sanksi yang tegas pada fiskus agar Permasalahan Pajak di Indonesia ditangani lebih profesional melakukan tugasnya, dan tidak bekerjasama dengan WP untuk melakukan penyimpangan pajak. Dan juga pihak fiskus harus memberi pengawasan dan pemeriksaan yang ekstra ketat untuk pemberian restitusi, agar tidak di manfaatkan oleh WP untuk memperoleh pengembalian dari transaksi fiktif yang dilakukannya.

Hendaknya Ditjen Pajak segera menerapkan e-system dalam kegiatan perpajakan, ini seirama dengan tuntutan good government dan pelayanan prima. Sebagai upaya mengurangi Permasalahan Pajak di Indonesia agar kontak antara wajib pajak dengan aparat pajak. Karena adanya kontak secara langsung, ditengarai dapat terjadi halhal di luar sistem yang berlaku. Selain lebih praktis, mudah, sederhana dan cepat, WP juga akan lebih nyaman dalam berkomunikasi.

Disadur dari : https://jurnal.unimus.ac.id/index.php/vadded/article/view/651/703

Permasalahan Pajak di Indonesia

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *